Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2017

Kata Kapolres Jaktim soal Foto Semeja dengan Pembacok Hermansyah

Foto Kapolda Metro Irjen M Iriawan semeja bareng dengan tersangka pembacok Hermansyah yang jadi viral di grup WhatsApp dan media sosial. Jakarta - Kapolres Jakarta Timur Kombes Andry Wibowo menjelaskan tentang foto Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan yang duduk semeja dengan 2 pelaku pembacokan ahli IT Hermansyah. Menurut Andry, apa yang terjadi dalam foto itu merupakan cara yang dilakukan polisi dalam penyidikan yang disebut sebagai metode triangulasi."Dalam penelitian kualitatif seperti polisi lakukan, keabsahan suatu informasi atau fakta bisa diuji dengan metode ini (triangulasi), ada cara observasi, wawancara, dan dokumentasi," kata Andry dalam keterangannya, Rabu (12/7/2017).Dalam foto tersebut, Andry terlihat duduk di sebelah Iriawan. Menurut Andry, dengan metode penyidikan triangulasi polisi menguji keabsahan data atau informasi terkait dengan pelaku."Sehingga dapat dipastikan bahwa tersangka yang ditangkap adalah p…

Rasio Kredit Bermasalah BNI Turun Jadi 2,8%

Jakarta - Kualitas aset PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) tercatat mengalami perbaikan. Pada semester I-2017 rasio kredit bermasalah BNI tercatat 2,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 3%.Direktur Bisnis Konsumer BNI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan BNI terus mengupayakan peningkatan kualitas aset, salah satunya dengan cara membatasi penyaluran kredit pada sektor-sektor yang berpotensi menyebabkan kenaikan NPL."BNI mengembangkan kredit kepada sektor-sektor ekonomi yang berisiko rendah dan dapat dimitigasikan," kata Anggoro, dalam paparan kinerja semester I-2017 di Kantor Pusat BNI, Rabu (12/7/2017).Anggoro mengatakan, biaya kredit perseroan juga mengalami penurunan yakni 1,8% dari sebelumnya mencapai 2,7%. Kondisi tersebut memberikan dampak positif, tercermin dari penurunan loan at risk dari 12% pada semester I–2016 menjadi 11,3% pada semester I-2017. "Perbaikan juga terjadi pada cost to income ratio (CIR) yang menurun dari 43,2…

Diperiksa KPK, Anggota DPRD Mojokerto: Sayang Tak Boleh Merokok

Mojokerto - Sejumlah anggota DPRD Kota Mojokerto mengaku terkesan atas cara kerja penyidik KPK. Menurut mereka, penyidik KPK profesional."Mereka (penyidik KPK) profesional dan sistematis," kata anggota DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam di aula Wira Pratama Mapolresta Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (12/7/2017).Politikus dari PKB tersebut mengaku mendapat jamuan makanan ketika menjalani pemeriksaan. "Tadi dijamu dengan baik. Ada makan siang, kopi, camilan, ada semua," ujar Junaedi.Begitu pula yang dirasakan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto Dwi Edwin Endra Praja. Selama sekitar 9 jam dimintai keterangan oleh penyidik, politikus Gerindra ini mengaku mendapatkan aneka jamuan."Makanannya banyak. Ada minuman, teh, kopi, macam-macam. Hanya tak ada rokok, itu kelemahannya," ujar penyuka rokok kretek ini sembari tertawa.Menurut Edwin, sikap para penyidik cukup ramah. Cara kerja KPK juga cukup profesiona…

Kader Ansor Didukung Memimpin PKB Jawa Tengah

Semarang - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada bulan Agustus mendatang akan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) untuk memilik ketua dan struktur kepengurusan. Wakil Bendahara Umum Pengurus Pusat GP Ansor, Luqman Hakim Al-Jambi menjadi salah satu yang didukung untuk memimpin PKB Jawa Tengah.Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas atau yang karib disapa Gus Tutut. Menurut Gus Tutut, rencana pencalonan Luqman pada Muswil PKB Jateng boleh-boleh saja."Selama berkeinginan maju sebagai pribadi, sebagai kader partai, silahkan saja," kata Gus Tutut di Semarang, Rabu (12/7/2017).Gus Tutut menilai, Luqman merupakan salah satu kader terbaik dengan kemampuan manajerial yang baik serta komitmen yang bisa diandalkan. Meski demikian, Gus Tutut selaku ketua umum tetap akan menanyakan kepada kader Ansor terkait pencalonan Luqman."Tanggal 14 Juli, kami akan menggelar halalbihalal di Pati. Di sana akan saya sampaikan apakah kader mengizinkan…

Sandi Sebut Rumah DP 0 Rupiah untuk Gaji Rp 7 Juta, Berapa Cicilannya?

Jakarta - Masalah kepemilikan rumah yang ada di Jakarta coba dijawab oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno lewat program perumahan dengan DP 0 rupiah. Tentu ada syarat dan ketentuan untuk memperoleh fasilitas ini."Yang partisipasi harus yang punya pendapatan atau penghasilan tertentu sehingga mereka bisa membayar cicilannya. Ini lagi dihitung ya, ancar-ancarnya antara Rp 7 sampai 10 juta," kata Sandiaga saat ditemui di Vihara Dharma Bakti, Jalan Kemenangan III, Petak Sembilan No 19, Glodok, Jakarta Barat, Rabu (12/7/2017). Dengan penghasilan bulanan Rp 7 juta, berapa cicilan yang bisa ditanggung?Pihak perbankan umumnya mensyaratkan besaran cicilan yang bisa ditanggung seseorang adalah 30% dari gaji bulanan yang diperolehnya. Itu pun sudah termasuk dengan cicilan utang lain seperti cicilan kendaran bermotor jika ada.Artinya, bila memiliki gaji Rp 7 juta, maka besaran cicilan yang bisa ditanggung a…

Bisakah Kapal Eks Asing Dipakai Lagi di RI?

Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengusulkan kapal-kapal eks asing yang ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satgas 115 untuk dipakai lagi. Kapal eks asing yang sudah disita negara tersebut diusulkan untuk digunakan kembali jika masih layak digunakan."Kalau yang kapal bagus bisa dipakai untuk mencari ikan lebih baik, karena kan kekuatan nelayan Indonesia masih sedikit. Itu mungkin bisa dimanfaatkan, tapi tergantung KKP dia mau apa, bentuk BUMN atau apa," kata Laode dalam Rakornas Satgas 115 di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).Pihaknya menambahkan nantinya ada pelimpahan aset dari KKP kepada pengguna kapal."Hanya surat permintaan ke KPK pada Menkeu, kan kita cuma pelelangan barang kan selalu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Nah aset ini KKP bu Susi nanti pikirkan bagaimana selain penenggelaman ini," jelas Laode.Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja menanggapi usulan KPK te…

Ruki Tepis Tuduhan Romli soal Penetapan 36 Tersangka KPK

Jakarta - Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menyebut ada penyimpangan yang dilakukan KPK dalam menetapkan 36 tersangka. Romli menyebut bila informasi itu didapat dari Taufiequrachman Ruki yang pernah menjabat sebagai Ketua KPK tersebut.Namun Ruki membantah keterangan Romli tersebut. Menurutnya, kejadian yang sebenarnya bukanlah demikian."Hal itu perlu saya klarifikasi. Informasi tersebut tidak benar," ungkap Ruki melalui keterangan tertulis, Rabu (12/7/2017).Ruki menjelaskan bila status 36 tersangka itu diselesaikan proses penyidikannya dan diadili. Bahkan, kata Ruki, 36 tersangka itu sudah divonis bersalah serta putusannya berkekuatan hukum tetap."Pada periode kepimpinan kami, sebagian dari 36 orang tersebut kemudian berhasil kami selesaikan penyidikannya bahkan sampai ke ke pengadilan, dan dihukum sampai tingkat kasasi," ujar Ruki.Penyidikan 36 tersangka tersebut merupakan lanjutan pendalaman perkara dari kepemimpinan sebelumnya. Saat itu posisi…

RI di Mata Investor China: Penduduk Ramah dan Pasar Potensial

Jakarta - Indonesia masih dipandang sebagai surga investasi bagi sejumlah negara, China salah satunya. Beberapa daya tarik bagi investor yakni ketersediaan tenaga kerja, bahan baku, pasar produk, dan regulasi yang semakin mudah. Yang Qingyun, General Manager Shandong Water Conservancy Construction International Engineering Group Co. Ltd, mengatakan setidaknya dua hal di Indonesia yang membuat banyak pemodal China begitu antusias berinvestasi."Itu kalau di Indonesia, orang Indonesia itu sangat ramah, dan saya juga merasa itu pasar Indonesia miliki potensi yang luar biasa," ucap Yang ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (12/7/2017).Perusahaannya sendiri saat ini masih melihat peluang-peluang untuk membangun fasilitas pengolahan air bersih di Indonesia, termasuk mencari lokasi dan mitra lokal."Dari pihak Shandong Water Resources juga sangat berkeinginan juga bisa buka investasi di pasar Indonesia. Sekarang masih dalam tahap …

Kemnaker Segera Sosialisasi Asuransi TKI ke BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyosialisasikan transformasi asuransi TKI ke BPJS Ketenagakerjaan.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, mengatakan perubahan asuransi ini penting agar perlindungan dan jaminan sosial untuk TKI meningkat."Memang kita sedang transformasikan asuransi itu ke skema jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dalam waktu dekat, kebijakan ini akan disosialisasikan kepada masyarakat, utamanya ke para pemangku kepentingan," kata Hanif dalam rilisnya, Rabu (12/7/2017).Hanif menjelaskan, ada beberapa alasan melatarbelakangi transformasi ini. Pertama, BPJS Ketenagakerjaan adalah badan negara yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan jaminan sosial."Jadi seluruh, bukan hanya pekerja, tapi seluruh warga," kata Hanif.Kedua, transformasi ini sesuai rekomendasi KPK yang menyarankan agar skema asuransi TKI dikelola BPJS dengan skema single risk management."Kemudian kita melakuka…

Kabel Listik Terbakar di Cipayung, 2 Mobil Damkar Dikerahkan

Jakarta - Kabel listrik terbakar di Cipayung, Jakarta Timur. Kabel itu disebut menjuntai ke tanah. "Iya benar, 30 menit lalu ada kebakaran. Kabel terbakar, kabel menjuntai ke tanah," kata petugas dari Sudin Damkar Jakarta Timur, Ade, saat dihubungi sekitar pukul 22.55 WIB, Rabu (12/7/2017).Lokasi kebakaran itu tepatnya berada di sekitar Jalan Raya Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Petugas Sudin Damkar mendapatkan laporan bahwa kebakaran terjadi pada pukul 22.34 WIBAde mengatakan saat ini 2 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) telah berada di lokasi. Saat ini, proses pemadaman tengah dilakukan."Saat ini sudah proses pemadaman. Ada 2 mobil pemadam yang berada di lokasi," tutur Ade.Namun, hingga saat ini, Ade mengaku belum mendapatkan laporan mengenai korban akibat kebakaran tersebut. "Laporan mengenai korban belum kami terima," kata Ade. (fdu/dhn)

SSC: Warga Jatim Ingin Cagub-Cawagub Koalisi NU dan Nasionalis

Surabaya - Masyarakat Jawa Timur dikenal dengan abangan (merah) dan ijo (hijau). Merah mewakili kalangan nasionalis, sedangkan hijau dari kalangan religius atau nahdliyin (NU). Dalam pemilihan gubernur, masyarakat Jawa Timur menginginkan gubernur dan wakil gubernur dari koalisi NU-nasionalis."Berdasarkan hasil survei, mayoritas masyarakat Jawa Timur menginginkan gubernurnya dari kalangan NU. Lebih jauh publik Jawa Timur berpendapat, jika cagub dari kalangan NU, maka cawagub-nya dari kalangan politisi, terutama nasionalis," kata Moh Edi Muzaki, peneliti dari Surabaya Survey Center (SSC), saat rilis hasil survei kontestasi cagub-cawagub menjelang Pilgub Jatim 2018 di Hotel Yellow, Surabaya, Rabu (12/7/2017).SSC menggelar survei pada 10-30 Juni 2017 dengan mengambil 800 responden yang tersebar di 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan margin of error 3,5 persen serta tingkat kepercayaan …

Banggar DPR Setuju Pemerintah Tambah Utang Rp 461 T Tahun Ini

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan terkait tambahan utang yang akan dilakukan pemerintah. Persetujuan tersebut juga masuk dalam postur sementara rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBNP) tahun anggaran 2017.Hal tersebut diungkapkan Pimpinan Rapat Banggar Said Abdullah dalam rapat kerja Banggar dengan pemerintah terkait pembiayaan utang dan pembiayaan non utang RAPBNP 2017, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/7/2017).Said menyampaikan dengan defisit fiskal 2,92% maka pembiayaan utang di APBN Rp 384,7 triliun menjadi Rp 461,3 triliun. Kemudian pembiayaan investasi dari Rp 47,5 triliun menjadi Rp 59,7 triliun, dan pemberian pinjaman dari Rp 6,4 triliun turun menjadi Rp 3,7 triliun, kewajiban penjaminan menjadi Rp 1,005 triliun dari yang tadinya Rp 0,9 triliun."Apakah bapak ibu dapat menyetujui pembiayan utang dan non utang dalam RAPBNP 2017?, setuju semua," tanya Said yang disambut jawaban setuju oleh …

Kata KPK soal Pansus Angket yang Minta Pengamanan dari Polri

Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Angket terhadap KPK hari ini mendatangi Mabes Polri. KPK mengaku tidak jadi masalah."Koordinasi kami dengan kepolisian sangat baik saat ini. Saya kira, dalam konteks kerja pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, kita saling mendukung dengan Polri," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).Sudah 2 pekan ini Pansus memulai manuver lewat komunikasi dengan instansi seperti BPK, melawat ke Lapas Sukamiskin, mengundang ahli hukum tata negara, dan yang terakhir menyambangi Polri. Semuanya untuk mengumpulkan materi hak angket.Bagi KPK, hal tersebut tidak jadi masalah. Yang terpenting bagi KPK adalah pemberantasan korupsi nomor satu, tentunya dengan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu kepolisian dan kejaksaan."Bahwa Pansus hari ini mendatangi Mabes Polri atau besok datang di institusi lain itu silakan saja, itu tidak akan mempe…

Tak Seperti Artis Lain, Nicky Tirta Kelola Bisnis Kue Sendiri

Jakarta - Beberapa artis belakangan ini sempat keranjingan mengikuti tren bisnis kuliner. Namun kebanyakan mereka hanya jual nama saja, tanpa ikut campur tangan.Hal itu berbeda dengan usaha kue yang digeluti Nicky Tirta sekarang ini. Nicky mengaku memegang langsung usaha yang baru digelutinya itu."Sekarang serius toko kue brownies, premium brownies. Bukan cuma dimodalin orang terus cuma namaku aja jadi ambasador, itu nggak. Ini pure aku di dapur aku olah bahan, masak," buka Nicky di Hotel Kempinski, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).Dalam menangani permintaan dari pelanggan, Nicky juga tak sembarang. Ia mengaku hanya membuka pre-order dalam melayani pemesanan karena punya kesibukan lain.Nicky Tirta Foto: Noel"Saat ini masih online. Itu bener-bener aku sendiri yang masak. Jadi kadang nggak bisa setiap saat pesen, ketika aku buka PO baru akhirnya aku bisa masak untuk mereka. Jadi bener-bener aku build sendiri resep dan bisnisnya," kata Nicky.Nicky ju…

Pasok Pangan Murah, Kementan Gandeng Pertani dan Pensiunan Polri

Jakarta - Setelah menggandeng PT Pertani (Persero) untuk memberikan bahan pangan berkualitas pada Juni 2017 lalu, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) kini turut bekerja sama dengan Persatuan Purnawirawan (PP) Kepolisian Republik Indonesia (Polri).Kerja sama antara ketiganya bertujuan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau di Toko Tani Indonesia (TTI).Kementan, PT Pertani, dan PP Polri melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pada Rabu (12/7/2017). Direktur Jenderal Hortikultura selaku Pelaksana Tugas Kepala BKP Spudnik Sujono hadir mewakili Kementan.Dalam sambutannya, Spudnik mengapresiasi PP Polri karena telah menghadirkan Satgas Pangan untuk mengendalikan harga pangan dalam menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 H. Keberadaan TTI merupakan upaya memperpendek rantai pasok distribusi pangan dari petani sampai kepada konsumen sehingga dapat memperoleh pangan dengan harga terjangkau."…

Sri Mulyani Sebut Ada 679 Importir Tak Punya NPWP

Jakarta - Saat ini ada sekitar 1.500 importir berisiko tinggi atau very high risk importer (VHRI). Kemudian sekitar 679 importir tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).Impor berisiko tinggi adalah pengiriman barang yang bea masuknya tinggi, barang yang berbahaya bagi masyarakat dan negara, serta impor yang dilakukan oleh importir yang memiliki catatan kurang baik.Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan ratusan importir tersebut melakukan tindakan yang melukai reputasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJCB)."Karena punya track record, mereka jadi bisa mengambil risiko tinggi entah di penyelundupan sebagian barang yang diselipkan macam-macam mereka bisa menyogok dan menyuap aparat kita," kata Sri Mulyani di kantor DJCB, Jakarta, Rabu (12/7/2017).Dia mengatakan, jumlah tersebut jika dihitung dari volume impor nasional memang tak lebih dari 5%. Tapi jika tak ditertibkan bisa mengganggu penerimaan dan reputasi DJCB.Sri Mulyani …

Polisi Kembali Tangkap 2 Pelaku Pembacokan Hermansyah di Bandung

Jakarta - Polisi berhasil membekuk 2 pelaku lain kasus pengeroyokan dan pembacokan ahli IT Hermansyah. Dua pelaku yang ditangkap itu atas nama Richard dan Domingus."Dua pelaku lainnya sudah kita tangkap di Bandung tadi. Atas nama Richard dan Domingus," kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Hendy F Kurniawan melalui keterangan tertulis, Rabu (12/7/2017).Hendy menuturkan, berdasarkan kesaksian dari istri Hermansyah, terdapat 5 pelaku yang melakukan pengeroyokan. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya.Pelaku yang mengeroyok Hermansyah menggunakan 2 mobil, yaitu Honda City dan Toyota Yaris. Edwin, yang telah tertangkap, sebelumnya diketahui semobil dengan Richard. Sedangkan di dalam mobil Toyota Yaris terdapat 3 pelaku, yaitu Laurens, Domingus, dan Eric. Nama terakhir sampai saat ini belum tertangkap."Kalau di mobil si Laurens yang Toyota Yaris itu ada dia (Laurens), Eric, sama Domingus. Yang Eric belum ketangkep," tutur Hendy…

Pemerintah Perlu Kaji Ulang UU Bidang SDA, SDM & Dunia Bisnis

Jakarta - Sistem Ekonomi Pancasila bisa diwujudkan dengan membuat, mengkaji, menata ulang tiga kelompok bidang perundang-undangan. Tiga kelompok itu yakni perundang-undangan bidang pengelolaan sumber daya alam, perundang-undangan di bidang pengembangan sumber daya manusia, dan perundang-undangan di bidang ketatalaksanaan dunia usaha. Demikian dikatakan anggota Lembaga Pengkajian MPR dan Ketua Steering Comitte, Prof Dr Didik J. Rachbini ketika menyampaikan makalah utama Lembaga Pengkajian MPR dalam simposium nasional "Sistem Perekonomian Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7/2017).Mengawali penyajiannya, Didik J. Rachbini mengungkapkan Lembaga Pengkajian MPR mendapat tugas untuk mengkaji ekonomi konstitusi, yaitu pasal-pasal ekonomi yang harus dikaji dan ditinjau implementasinya. Melakukan kajian itu, Lembaga Pengkajian tel…

Korban Tewas Laka di Tol Semarang Kepala Dinas Dukcapil Salatiga

Semarang - Kecelakaan beruntun yang menyebabkan 1 orang tewas di ruas Tol Bawen-Semarang ternyata berawal dari pecah ban. Sedangkan korban tewas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Salatiga, Jawa Tengah.Kasatlantas Polres Semarang, AKP Dwi Nugroho, mengatakan peristiwa terjadi di tol Bawen-Semarang KM 25.500 dan melibatkan mobil Isuzu Panther H 8938 KF, Toyota Rush H 27 B, Toyota Alphard H 1 LG, dan Bus PO Rosalia Indah AD 1602 AU."Kejadian sekitar 18.50, Toyota Rush nopol H 27 B melaju dari Bawen ke Semarang mengalami pecah ban dan terguling di lajur cepat," kata Dwi, Rabu (12/7/2017).Dari 4 mobil, 3 diantaranya mengalami kerusakan yaitu mobil Alphard yang berusaha mengurangi kecepatan dan menghindari mobil Rush dengan berbelok ke kiri. Namun dari belakang bus menabrak Alphard hingga rusak parah.Satu korban tewas yaitu pengemudi Rush, Gazali Bustanul Arifin (55) warga Blimbing Raya, Semarang. Korban mengalami pendarahan dan meni…

Jokowi Baru Salurkan KPR FLPP untuk 5.897 Rumah Dalam 6 Bulan

Jakarta - Dari target sekitar 40 ribu unit rumah yang akan dibiayai melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), hingga saat ini baru sekitar 5.897 unit rumah yang menerima bantuan. Adapun jumlah realisasi penyaluran FLPP tersebut disampaikan Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI Selasa (12/7/2017).Menurut dia, tersendatnya realisasi penyaluran subsidi KPR tersebut lantaran hingga kini anggaran KPR FLPP untuk tahun 2017 tak kunjung dicairkan. "Betul. karena anggaran FLPP untuk 2017 belum cair," ungkap Lana.Dana FLPP sebenarnya adalah dana bergulir yang dianggarkan dari APBN dan ditempatkan pemerintah pada perbankan penyalur. Oleh bank, dana FLPP ini disalurkan kepada masyarakat yang dalam praktiknya masyarakat bisa memperoleh KPR dengan DP ringan hingga 1% dan bunga cicilan yang ringan hanya 5%. Bunga cicilan KPR itu lebih …

Soal RUU Pemilu, Cak Imin: PKB Back Up Pemerintah

Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Ketum PKB) Muhaimin Iskandar mengaku akan tetap mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan RUU Pemilu. Sebelumnya, Pansus RUU Pemilu sepakat akan mengambil keputusan isu krusial dengan sistem paket."Kita ini PKB, partai pemerintah tentu akan selalu mem-back up pemerintah. Kita dukung kebijakan pemerintah," ujar Muhaimin, yang karib disapa Cak Imin, di sela acara halalbihalal kantor DPP PAN, di Jalan Senopati Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).Cak Imin mengaku akan tetap kompak dengan segala keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan RUU Pemilu. "Tentu dong, kita dukung kebijakan pemerintah," ucapnya.Sebelumnya, Pansus RUU Pemilu sepakat mengambil keputusan terkait dengan 5 isu krusial melalui sistem paket. Pansus sepakat membawa 5 paket isu krusial saat rapat dengan pemerintah besok (13/7)."Jadi rapat memutuskan membawa 5 paket ini dalam rapat besok dengan pemerintah,&…

26.142 Warga Miskin di Jabar Segera Dapat Sambungan Listrik Gratis

Jakarta - PLN Distribusi Jawa Barat (Disjabar) siap menyambung listrik bagi 26.142 warga miskin dan tidak mampu di seluruh pelosok Jawa Barat, yang akan dilakukan tahun ini.Hal tersebut diungkapkan General Manager PLN Disjabar, Iwan Purwana, seusai penandatanganan Kerja Sama Program Penyambungan Listrik Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Jabar antara PLN Disjabar dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kantor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar, Bandung, Selasa (11/7/2017).Kerjasama PLN dengan Pemprov Jabar merupakan upaya mewujudkan Jabar Caang Tahun 2018, yakni rasio elektrifikasi 100% di 2018."Rasio Elektrifikasi setiap tahunnya di Jawa Barat terus meningkat. Tahun 2015 sebesar 93,86%, tahun 2016 menjadi 96,77%, artinya masih kita upayakan sekitar 3% lagi terpenuhi di tahun 2018," jelas Iwan.Sebanyak 26.142 warga yang diikutsertakan dalam program ini merupakan warga tidak mampu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu Tim Nasion…

Pencegahan Korupsi Disebut Romli Gagal, KPK: Datanya Tak Akurat

Jakarta - Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menyatakan KPK gagal mencegah tindak pidana korupsi karena hanya fokus pada penindakan. KPK menyanggah dengan menyebut sumber data pernyataan tersebut tidak akurat."Gagal itu tentu harus ada indikatornya. Dari informasi yang kita terima, indikator tersebut memiliki ketidakakuratan data," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Rabu (12/7/2017).Febri kemudian menyebut upaya kerja sama pencegahan yang dilakukan KPK di berbagai sektor patut diperhitungkan. Satu di antaranya pencegahan pada sumber daya alam sektor minyak dan gas yang sampai bisa menyelamatkan kerugian keuangan atau potensi keuangan negara triliunan rupiah."Dan juga di sektor tambang, misalnya ketika kita bekerja sama dengan pihak Dirjen Pajak dan statement Kementerian ESDM dan banyak kementerian lain sebenarnya yang sudah dilakukan. Bahkan kita sudah pernah masuk di persoalan pengelolaan haji. N…

Ajak Ormas Lain, HTI akan ke MK untuk Gugat Perppu 2/2017

Jakarta - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan melawan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) melalui Mahkamah Konstitusi. Rencananya, HTI dan beberapa ormas Islam lain akan ke MK untuk melakukan uji materi Perppu 2/2017 tentang Ormas."Akan disampaikan pada hari Senin (17/7) yang akan datang. Jika sampai Senin belum ada (ormas lain) ya nanti menyusul kemudian. Tapi satu saja bisa mengusulkan," ucap anggota tim kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra, kepada wartawan di kantor DPP HTI, Jalan Prof Soepomo, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017). Menurut Yusril, satu organisasi saja sudah bisa mengajukan gugatan ke MK terkait dengan masalah ini. Itu adalah hak setiap warga negara."Jadi bisa saja pendapatnya satu tapi satu saja ormas yang punya kepentingan yang hak-haknya konstitusionalnya merasa dilanggar dengan Perppu ini dapat mengajukan permohonan ke MK untuk memohon, katakanlah, membatalkan sebagian atau seluruh dari ketentuan dalam Perppu…