Jakarta - Komisi VII DPR RI hari ini melakukan rapat tertutup dengan para pejabat eselon I Kementerian ESDM untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) dalam RAPBN-P 2017. Dalam rapat selama 7 jam yang dimulai sejak pukul 11.15 WIB sampai 18.00 WIB ini, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian ESDM menambah anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat dan mengurangi program-program yang kurang bermanfaat untuk rakyat.
"Tadi membahas APBN-P saja, RKA K/L, pengalokasian anggaran, pergeseran-pergeseran supaya betul-betul untuk kepentingan rakyat. Perlu diperbanyak yang langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat," kata Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, saat ditemui usai rapat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Program yang perlu ditingkatkan misalnya pembangunan penerangan jalan umum di daerah agar jalan-jalan raya di sana tak gelap, ini sangat dibutuhkan rakyat.
"Misalnya penerangan jalan umum (PJU), perlu diperbanyak. Di daerah kan minim karena APBD-nya belum siap," tuturnya.
Lalu bantuan sumur bor dari Badan Geologi Kementerian ESDM juga diusulkan DPR agar diperbanyak untuk masyarakat. Ini penting agar masyarakat mendapatkan akses air bersih.
"Sumur bor untuk rakyat, itu diperbanyak. Masih banyak rakyat yang belum memperoleh air bersih, mereka susah beli juga," katanya.
Selain itu, program listrik desa juga diminta supaya ditambah lagi alokasi anggarannya. Sebab, listrik adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Masih banyak desa di pelosok negeri yang gelap gulita.
"Juga listrik desa, sehingga jangan desa-desa gelap," tukas dia.
Sementara, program yang diusulkan supaya dipangkas saja dan dialihkan dananya ke program-program lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat misalnya seminar-seminar dan belanja pegawai.
"Seminar-seminar, belanja-belanja pegawai dikurangi lah," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta pengurangan anggaran Kementerian ESDM dari Rp 7,027 miliar dalam APBN 2017 menjadi Rp 6,56 triliun. Jadi ada penghematan Rp 460 miliar. Anggaran dikurangi karena penerimaan negara diperkirakan tidak mencapai target dalam APBN 2017.
Meski anggaran Kementerian ESDM dikurangi tapi semua program kerja tetap dijalankan, tidak ada yang dihilangkan. Sebab, pemotongan anggaran tidak menyentuh program-program kerja.
Sumber penghematan anggaran adalah pemangkasan perjalanan dinas, biaya rapat, biaya konsultan, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang tidak penting.
Selain itu, harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa juga diturunkan sehingga biaya bisa turun tanpa mengurangi kuantitas barang dan jasa.
"Ada selisih HPS, kita menghemat tidak mengurangi kuantitas," ucap Jonan.
Lalu ada infrastruktur-infrastruktur yang tadinya menggunakan skema APBN multiyears, diubah menjadi non APBN. Misalnya untuk proyek tangki timbun BBM. (mca/ang)
Comments
Post a Comment