
Bahkan tahun depan disebut sebagai tahap awal persiapan pemindahan ibu kota setelah kajiannya dirampungkan tahun ini oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Keuangan.
Jakarta akan dijadikan pusat bisnis sama seperti New York, yang digantikan peran ibu kotanya dengan Washington DC di Amerika Serikat (AS). Sedangkan Palangka Raya akan menjadi kota yang tumbuh menjadi wajah baru pusat pemerintahan.
Terkait hal ini, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy N Sommeng, menyatakan bahwa pihaknya menjamin kecukupan pasokan listrik di ibu kota baru. Dengan adanya program 35.000 MW, Andy optimistis Palangka Raya dan kota-kota lain tak akan kekurangan listrik, tak ada lagi pemadaman bergilir alias byar pet.
Jika program 35.000 MW sudah selesai, total kapasitas terpasang semua pembangkit listrik di Indonesia mencapai lebih dari 90.000 MW. Sekarang total kapasitas pembangkit di Indonesia 59.000 MW.
"Mau pindah ibu kota ke mana saja bisa. Itu gede lho program 35.000 MW. Total listrik di seluruh Indonesia akan mencapai sekitar 95.000 MW," kata Andy saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Ia menambahkan, rasio elektrifikasi Indonesia ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2024, sekarang sudah 92%. Kalau itu sudah tercapai, ibu kota dipindah ke mana pun tak akan ada masalah listrik.
"Kalau rasio elektrifikasi kita sudah 100%, pokoknya kalau 35.000 MW beres, semuanya beres. Jadi mau pindah ke mana pun, ada listriknya. Mau di ujung Papua juga tersedia," ucapnya.
Pusat industri juga dapat dibangun di mana saja karena pasokan listrik cukup. Diharapkan akan ada pusat-pusat ekonomi baru, jadi pertumbuhan ekonomi makin merata.
"Industri mau pasang di mana saja juga bisa," tutupnya. (mca/ang)
Comments
Post a Comment